FGD Operasional Terminal dan Pemanfaatan BMN di Terminal

hubdat.dephub.go.id

17 Okt. 2025, 13.37 | 69x dilihat

Siaran Pers

BPTD Kelas II Sulawesi Utara Gelar FGD Operasional Terminal dan Pemanfaatan BMN untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Transportasi Darat

Tondano, 16 Oktober 2025 – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Operasional Terminal dan Kepengusahaan serta Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Terminal”, yang dilaksanakan pada 15 s.d. 17 Oktober 2025 di Yama Resort Indonesia, Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan se-Provinsi Sulawesi Utara, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait. FGD ini dipandu oleh Bapak Hendra Assa, Pranata Siaran RRI Manado, sebagai moderator.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan: RAM Check sebagai Kunci Keselamatan dan Arah Creative Finance

Dalam sambutannya, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Bapak Toni Tauladan, S.Si., MT., menekankan pentingnya peningkatan keselamatan dan efisiensi operasional terminal melalui penerapan Ramp Check sebagai tahapan vital sebelum armada mengangkut penumpang.

“Proses Ramp Check mencakup pemeriksaan kelaikan armada, kondisi awak, dan kelengkapan dokumen. Ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi jaminan keselamatan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi,” ujar Toni.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan terminal akan menciptakan traffic positif, baik bagi arus kendaraan maupun pergerakan manusia. Kondisi tersebut membuka peluang bagi penerapan prinsip-prinsip kerja sama dan creative finance dalam pengelolaan fasilitas terminal.

“Dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas di terminal, peluang ekonomi dapat dikembangkan. Ini sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Perhubungan untuk mendorong inovasi pembiayaan atau creative finance dalam sektor transportasi,” tambahnya.

Kasi PKN KPKNL Manado: Pengelolaan Aset Harus Berlandaskan Hukum dan Akuntabilitas

Narasumber kedua, Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Manado, Bapak Akhmad Mabarun, menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan aset negara, khususnya yang berada di lingkungan terminal.

“Pengelolaan aset harus memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan keraguan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, harus dijalankan secara transparan, efisien, dan akuntabel,” ungkap Mabarun.

Beliau juga menegaskan penerapan tiga tertib pengelolaan aset — tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi — serta kepastian nilai yang ditetapkan oleh tenaga profesional agar setiap aset memiliki dasar penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasi Prasarana Jalan dan SDP BPTD Sulut: FGD Sebagai Langkah Strategis Tingkatkan Kompetensi SDM Terminal

Selaku Ketua Panitia Pelaksana, Kasi Prasarana Jalan dan SDP, Bapak Santo Igno Geluh, menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan.

“Ada beberapa latar belakang utama, antara lain kurangnya SDM yang berkompeten, kondisi sarana dan prasarana terminal yang belum memadai, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta masih adanya terminal bayangan dan pengemudi yang menaik-turunkan penumpang di luar terminal,” jelas Santo.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan strategi pengelolaan terminal, sekaligus memahami mekanisme pemanfaatan serta prosedur sewa Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan terminal penumpang.

Kepala BPTD Kelas II Sulut: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Terminal yang Modern dan Aman

Dalam arahannya, Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara, Bapak Alexander Hilmi Perdana, menegaskan bahwa pengelolaan terminal merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat.

“Terminal penumpang Tipe A, B, dan C memiliki peran strategis dalam membentuk jaringan transportasi nasional yang efektif dan efisien. Tipe A menghubungkan antarprovinsi, Tipe B antar kabupaten/kota, dan Tipe C menjangkau pelayanan lokal,” jelas Alexander.

Beliau berharap melalui kegiatan ini, akan terbangun pemahaman bersama tentang fungsi, arah pengelolaan, dan pengembangan terminal, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan layanan terminal yang lebih aman, nyaman, dan berdaya saing.

Kegiatan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dan meningkatkan kapasitas pengelolaan terminal di Sulawesi Utara. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan terminal dapat semakin profesional, modern, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan masyarakat pengguna transportasi darat.