BANYUWANGI (3/11) - Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan mengantisipasi lonjakan arus liburan Nataru 2023/2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Anggota Komisi V DPR RI dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Kamis (2/11) di Ruang Rapat Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
“Kesiapan kita menghadapi Nataru yang tinggal satu setengah bulan ini adalah tentang bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana terutama dalam bidang transportasi penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk. Ada kemungkinan orang berwisata menyeberang ke Bali sehingga kita harus antisipasi lonjakan. Kedua, kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan tahun lalu untuk meningkatkan pelayanan kita menjadi lebih baik,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam pembukaan rapat koordinasi.
Dirjen Hendro mengatakan kecepatan waktu pemberangkatan kapal harus dievaluasi, sehingga pelayaran dapat dilakukan tepat waktu dan aman. Selain itu, harus dibuat skema layanan yang lebih padat ketika peak season.
"Kerja sama yang baik antar stakeholder harus dikerjakan, jadi ketika terjadi antrean sudah ada rekayasa lalu lintas, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan tidak terganggu antrean panjang," jelasnya.
Puncak arus mudik/balik pada libur Nataru diprediksi terjadi dua sesi, yaitu puncak arus mudik sesi pertama pada tanggal 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik pada tanggal 26-27 Desember 2023. Sementara, puncak arus mudik kedua diprediksi pada tanggal 29-30 Desember 2023 dan arus balik pada 1-2 Januari 2024.
Adapun, pergerakan orang pada Nataru 2023/2024 diprediksi naik sebesar 5% mengacu dari realisasi angkutan Lebaran 2023. Dengan begitu, penumpang diperkirakan mencapai 904.496 orang, roda dua 52.755 unit, roda empat 98.267 unit, bus 12.157 unit, dan truk 55.569 unit.
"Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan antrean kendaraan akan disiapkan kantong parkir, buffer zone untuk kendaraan penumpang, truk dan terminal kargo, selain itu juga direncanakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang saat periode libur nanti," ucap Dirjen Hendro.
Di samping itu, untuk alternatif kendaraan truk yang akan menyeberang ke Gilimanuk disiapkan Dermaga Bulusan yang rencananya khusus untuk Long Distance Ferry (LDF).
Adapun, kesiapan sarana dan prasarana Lintas Ketapang-Gilimanuk meliputi 49 unit kapal siap operasi dan 7 pasang dermaga meliputi :
- Pelabuhan Ketapang : 3 MB, 1 Ponton dan 3 Plengsengan;
- Pelabuhan Gilimanuk : 3 MB, 1 Ponton dan 3 Plengsengan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota komisi V DPR RI, Sumail Abdullah juga memfokuskan pelayanan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk mengingat Pelabuhan kedua terbesar setelah Pelabuhan Merak-Bakauheni. Untuk antisipasi peningkatan pergerakan, Ia mengatakan harus ada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Dimulai dari peningkatan layanan Ferizy, paling tidak ada satu opsi lain untuk memesan tiket. Mungkin bisa dibuka lagi layanan yang bisa membantu pemesanan tiket, tapi masih dalam koordinasi layanan ASDP," paparnya.
Kemudian, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi menuturkan ke depan layanan angkutan penyeberangan akan terus ditingkatkan terutama dalam hal ticketing.
"Kami sedang proses bekerja sama dengan salah satu platform untuk pembelian tiket sehingga ke depan kemungkinan tiket bisa dipesan tidak hanya melalui Ferizy. Selain itu, akan dikembangkan juga sistem pemesanan tiket yang nantinya dilakukan berdasarkan radius jarak," ungkap Ira.
Dalam hal pengoperasian Dermaga Bulusan saat periode Nataru nanti, Ira mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas di mana Dermaga Bulusan diproyeksikan dapat menampung 300 kendaraan.
Selain Rapat Koordinasi, dilakukan juga kunjungan lapangan ke Dermaga Bulusan yang berada di sebelah selatan Pelabuhan Ketapang guna meninjau kesiapan lokasi tersebut untuk dioperasikan saat periode Nataru 2023/2024.
Rangkaian kegiatan ini dihadiri juga oleh Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik; Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Utomo; Kepala BPTD Kelas II Bali, Hanura; Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Bali; Perwakilan Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Bali; Perwakilan PT Jasa Raharja; Perwakilan PT Jasa Raharja Putera, serta Perwakilan GAPASDAP dan INFA. (DHS/ALV/WBW/AZN)
