Tentang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat.
Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat.
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat.
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat.
Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi darat.Ditjen Hubdat berperan memastikan tersedianya layanan transportasi darat yang aman, selamat, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Hubdat menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, standardisasi, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pembinaan operasional transportasi darat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan, terminal, jembatan timbang, dan fasilitas pendukung lainnya. Ditjen Hubdat juga mendorong inovasi dan transformasi digital dalam pelayanan transportasi darat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan transparan. Melalui berbagai program dan kebijakan strategis, Ditjen Hubdat berkomitmen untuk mewujudkan sistem transportasi darat yang modern, andal, dan mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Dokumen Profil Investasi Infrastruktur Transportasi Darat 2025 merupakan publikasi resmi yang menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, potensi, serta peluang investasi di sektor infrastruktur transportasi darat Indonesia.
Dokumen ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada calon investor, mitra kerja sama, serta pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur transportasi darat yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Isi dokumen meliputi:
Dokumen ini disusun sebagai referensi utama bagi investor dan pihak terkait dalam memahami peluang investasi yang kredibel, terstruktur, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
👉Unduh Dokumen Profil Investasi Infrastruktur Transportasi Darat 2025
E-Book Profil Investasi Infrastruktur Transportasi Darat 2025
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi jalan yang berkelanjutan, inovatif, dan bernilai tambah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan Buku Saku Kepengusahaan Prasarana Transportasi Jalan.
Buku saku ini menyajikan gambaran umum mengenai prinsip pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam mendukung kepengusahaan prasarana transportasi jalan. Materi disusun secara ringkas dan sistematis untuk memberikan pemahaman awal mengenai berbagai skema pemanfaatan BMN yang dapat diterapkan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan mencakup pemanfaatan BMN melalui sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerja Sama Terbatas Pemanfaatan Infrastruktur (KETUPI), serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan dan pengelolaan prasarana transportasi jalan. Selain itu, buku saku ini juga memuat gambaran mengenai pelimpahan kewenangan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan BMN.
Melalui buku saku ini, diharapkan para pemangku kepentingan memperoleh referensi singkat yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan BMN prasarana transportasi jalan secara efisien, transparan, dan berkelanjutan.
