Sidoarjo (16/12) – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD Kelas II Jawa Timur hari ini melaksanakan kegiatan ceremony normalisasi kendaraan lebih dimensi tahun 2025. Kegiatan ini dibuka oleh secara langsung Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur Bambang Hermanto dalam mendukung implementasi kebijakan Zero ODOL Tahun 2027, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan pelaku usaha transportasi.
Kegiatan ceremony normalisasi ini dilanjutkan dengan pemotongan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Karkorlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, Kadisprov Jatim, Kadis Sidoarjo, KSOP Kelas I Tanjung Perak, Direktur Sarana hubdat, Direktur Lalulintas hubdat, Kaotban Surabaya, serta Asosiasi Gerakan Supir Jawa Timur. Momentum ini menjadi penanda komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem angkutan barang yang aman, tertib, dan sesuai standar teknis.
Pada tahap awal pelaksanaan, BPTD Kelas II Jawa Timur menormalisasi 26 kendaraan melalui perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang mengikuti proses normalisasi secara sukarela. Pendekatan kolaboratif ini dinilai sebagai contoh transformasi angkutan barang berkeselamatan yang tidak semata mengedepankan penindakan, melainkan pembinaan dan kemitraan dengan pelaku usaha transportasi. Sejalan dengan kebijakan nasional Zero ODOL 2027, Provinsi Jawa Timur akan menargetkan normalisasi terhadap sekitar 300 kendaraan yang berasal dari berbagai perusahaan angkutan barang dan asosiasi transportasi darat di wilayah Jawa Timur.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia menegaskan bahwa penanganan kendaraan over dimensi dan over loading merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan dan berkelanjutan. Kendaraan yang tidak sesuai standar dimensi dan muatan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan resiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar.” ungkap Menhub.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Jawa Timur menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kebijakan Zero ODOL 2027 melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan kepada pelaku usaha transportasi, guna menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan kelancaran distribusi logistik.
“Kami siap membangun koordinasi dan penguatan tata kelola transportasi. Over dimension over load ini bagian yang harus dirapikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur” ujar Gubernur Jatim
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berperan aktif dalam mendukung percepatan penanganan kendaraan over dimension dan over loading. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur atas dukungan Zero ODOL 2027, Kepala Korps Lalu Lintas Polri atas dukungan penegakan keselamatan lalu lintas, PT Jasa Marga dan PT Jasa Raharja atas peran aktifnya dalam mendukung kebijakan nasional penanganan ODOL, serta Asosiasi Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) atas komitmen menormalisasi armada secara sukarela
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem angkutan barang yang aman, tertib, dan sesuai standar teknis menuju Indonesia Zero ODOL 2027.
