Publikasi

Publikasi BPTD Kelas II Jawa Timur

Publication Siaran Pers
Menteri Perhubungan Tutup Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Ta…
5 Jan. 2026, 11.09, 9

Jakarta (5/1) - Menteri Perhubungan Republik Indonesia secara resmi menutup Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebagai penanda berakhirnya masa layanan dan pengendalian transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan secara nasional.Selama masa penyelenggaraan angkutan Nataru, Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan pengendalian transportasi secara terpadu di berbagai simpul angkutan, meliputi transportasi jalan, penyeberangan, sungai, danau, serta pengawasan lalu lintas pada ruas jalan nasional dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).Berdasarkan laporan pelaksanaan di daerah, salah satunya di wilayah kerja BPTD Kelas II Jawa Timur, puncak pergerakan penumpang dan kendaraan pada Terminal Tipe A terjadi pada 24 Desember 2025 (H-1 Natal), baik untuk kedatangan maupun keberangkatan bus dan penumpang. Secara umum, kinerja angkutan di Terminal Tipe A Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya, dengan Terminal Tipe A Purabaya menjadi simpul dengan volume pergerakan tertinggi.Pada sektor penyeberangan di Jawa Timur, Pelabuhan Ketapang tercatat sebagai salah satu simpul terpadat selama periode Nataru, dengan pergerakan penumpang dan kendaraan yang signifikan pada rentang H-7 hingga H+9. Aktivitas pelabuhan sungai dan danau juga terpantau meningkat, meskipun dalam skala lebih kecil, terutama di Pelabuhan Sungai Pema Ngunut, Megaluh, serta Pelabuhan Danau Karangkates.Sementara itu, dari sisi lalu lintas jalan di Jawa Timur, peningkatan volume kendaraan terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepadatan lalu lintas tertinggi tercatat pada sejumlah ruas jalan nasional dan UPPKB, khususnya di Trowulan dan Singosari, dengan komposisi lalu lintas yang didominasi kendaraan roda dua, diikuti kendaraan penumpang dan angkutan barang.Meski selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kondisi cuaca di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, didominasi cuaca berawan hingga hujan, tidak terdapat kejadian menonjol yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan angkutan.Secara keseluruhan, penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Penutupan Posko Penyelenggaraan Angkutan Nataru oleh Menteri Perhubungan menjadi momentum evaluasi nasional guna meningkatkan koordinasi lintas sektor serta kualitas pelayanan transportasi pada masa angkutan berikutnya.

Publication Siaran Pers
Kemenhub Gelar Rakor Teknis Isu Strategis Transportasi Jelang Nataru 2025/…
26 Des. 2025, 14.00, 5

Surabaya (26/12) — Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis Isu Strategis dan Update Kondisi Penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (26/12) di Ruang Rapat Terminal Tipe A Purabaya, Bungurasih, Sidoarjo.Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan dihadiri oleh para pimpinan unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di wilayah Jawa Timur dari berbagai sektor, meliputi transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyikapi isu-isu strategis permasalahan transportasi di Provinsi Jawa Timur serta memastikan penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 berjalan dengan aman, lancar, dan berkeselamatan.Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi memaparkan update kondisi terkini di lapangan, potensi kerawanan, serta langkah antisipatif yang telah dan akan dilakukan selama periode Nataru. Paparan ini menjadi bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarinstansi serta memastikan kesiapan seluruh moda transportasi dalam menghadapi tingginya mobilitas masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru.

Publication Siaran Pers
Menuju Penerapan Zero ODOL 2027, BPTD Kelas II Jawa Timur Melakukan Normal…
16 Des. 2025, 14.00, 44

Sidoarjo (16/12) – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD Kelas II Jawa Timur hari ini melaksanakan kegiatan ceremony normalisasi kendaraan lebih dimensi tahun 2025. Kegiatan ini dibuka oleh secara langsung Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur Bambang Hermanto dalam mendukung implementasi kebijakan Zero ODOL Tahun 2027, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan pelaku usaha transportasi.Kegiatan ceremony normalisasi ini dilanjutkan dengan pemotongan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Karkorlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, Kadisprov Jatim, Kadis Sidoarjo, KSOP Kelas I Tanjung Perak, Direktur Sarana hubdat, Direktur Lalulintas hubdat, Kaotban Surabaya, serta Asosiasi Gerakan Supir Jawa Timur. Momentum ini menjadi penanda komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem angkutan barang yang aman, tertib, dan sesuai standar teknis.Pada tahap awal pelaksanaan, BPTD Kelas II Jawa Timur menormalisasi 26 kendaraan melalui perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang mengikuti proses normalisasi secara sukarela. Pendekatan kolaboratif ini dinilai sebagai contoh transformasi angkutan barang berkeselamatan yang tidak semata mengedepankan penindakan, melainkan pembinaan dan kemitraan dengan pelaku usaha transportasi. Sejalan dengan kebijakan nasional Zero ODOL 2027, Provinsi Jawa Timur akan menargetkan normalisasi terhadap sekitar 300 kendaraan yang berasal dari berbagai perusahaan angkutan barang dan asosiasi transportasi darat di wilayah Jawa Timur.Menteri Perhubungan Republik Indonesia menegaskan bahwa penanganan kendaraan over dimensi dan over loading merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan dan berkelanjutan. Kendaraan yang tidak sesuai standar dimensi dan muatan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan resiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar.” ungkap Menhub.Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Jawa Timur menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kebijakan Zero ODOL 2027 melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan kepada pelaku usaha transportasi, guna menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan kelancaran distribusi logistik.“Kami siap membangun koordinasi dan penguatan tata kelola transportasi. Over dimension over load ini bagian yang harus dirapikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur” ujar Gubernur JatimSebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berperan aktif dalam mendukung percepatan penanganan kendaraan over dimension dan over loading. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur atas dukungan Zero ODOL 2027, Kepala Korps Lalu Lintas Polri atas dukungan penegakan keselamatan lalu lintas, PT Jasa Marga dan PT Jasa Raharja atas peran aktifnya dalam mendukung kebijakan nasional penanganan ODOL, serta Asosiasi Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) atas komitmen menormalisasi armada secara sukarelaPenghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem angkutan barang yang aman, tertib, dan sesuai standar teknis menuju Indonesia Zero ODOL 2027.