Kemenhub Serahkan Bus Bantuan untuk Sekolah Rakyat di Yogyakarta

Yogyakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyerahkan secara simbolis bantuan bus sekolah dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Sosial untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di Yogyakarta, Kamis (6/11) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. Penyerahan ini disaksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.Menhub Dudy menyampaikan pada tahun anggaran 2025, Kementerian Perhubungan mengalokasikan 28 unit bus sekolah untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk dua unit yang dialokasikan untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, DIY saat ini.“Dua unit bus sekolah kami alokasikan khusus untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan simbol nyata komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan layanan transportasi publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Menhub.Menhub juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan sosial dan transportasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. "Kita ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena kendala jarak atau keterbatasan sarana transportasi. Sinergi ini akan mempercepat terwujudnya akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.Pada kesempatan ini pula dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang sosial dan transportasi, antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial. Penandatanganan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.Menhub Dudy menegaskan bahwa sinergi antara Kemenhub dan Kemensos merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan sosial. “Kementerian Perhubungan melakukan kolaborasi dan sinergi nyata antar kementerian/lembaga sebagai langkah strategis untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Menhub.Melalui kesepakatan tersebut, kedua kementerian berkomitmen memperkuat kerja sama dalam delapan bidang utama, antara lain pertukaran data dan informasi, dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi program kesejahteraan sosial dan transportasi. Menhub menyebut bahwa kolaborasi ini memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial sebagai perwujudan transportasi yang berkeadilan, melalui sinergi sektor pendidikan dan transportasi salah satunya dengan penyediaan bus sekolah untuk Sekolah Rakyat.Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan wujud nyata dari semangat sinergi antar kementerian untuk memastikan pembangunan di bidang sosial dan transportasi berjalan beriringan “Kerja sama ini bukan sekadar menyambungkan tempat, tetapi menghubungkan manusia dengan harapan,” ungkap Mensos.Mensos juga menambahkan, transportasi adalah urat nadi mobilitas manusia, sementara kerja sosial adalah kehidupan manusianya.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menyambut baik sinergi tersebut. Ia menilai, kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pemerintah hadir dengan pendekatan holistik yang menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak bangsa.Kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial ini diharapkan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang efektif dalam mendukung pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat. Melalui sinergi ini, kedua kementerian bertekad memperluas dampak pembangunan yang tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga memastikan kemudahan mobilitas, akses pendidikan, dan penguatan nilai-nilai sosial di setiap lapisan masyarakat.Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir, Plt. Sesditjen Perhubungan Darat Ernita Titis Dewi, Kepala BPTD Kelas II DIY Dody Arifianto, jajaran Forkompimda DIY, serta pejabat terkait lainnya.(*)

Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Terminal Dhaksinarga Untuk Mal Pel…

YOGYAKARTA (25/10) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berupaya mengoptimalkan BMN (Barang Milik Negara) melalui berbagai skema kerja sama yang produktif. Salah satu wujud nyata upaya tersebut adalah pelaksanaan pinjam pakai aset berupa sebagian bangunan Terminal Tipe A Dhaksinarga Gunungkidul kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.Fasilitas ini akan dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemkab Gunungkidul sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Gunungkidul.Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian SDM, Eko Agus Susanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN guna mendukung program pembangunan di daerah."Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan Barang Milik Negara secara optimal dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul khususnya peningkatan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," ujar Eko. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, di Rumas Dinas Bupati Gunungkidul, Jumat (24/10/2025).Eko menambahkan bahwa kesempatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan sinergi dibidang transportasi darat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya antara Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub dengan Kabupaten Gunung Kidul.Penandatanganan tersebut merupakan perpanjangan masa pinjam pakai BMN. Sebelumnya Pemkab Gunung Kidul telah menggunakan sebagian gedung Lantai 2 Terminal Dhaksinarga sebagai MPP sejak Desember 2020. Kini, setelah 5 tahun berlalu, Kemenhub dan Pemkab Gunung Kidul sepakat untuk memperbarui perjanjian pinjam pakai MPP Gunung Kidul hingga 2030. Saat ini, Pemerintah tengah mendorong optimalisasi pemanfaatan BMN agar pengelolaannya semakin produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi negara. Pemanfaatan tersebut berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.6/2024 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui berbagai skema seperti sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).Pada kesempatan yang sama, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, "Adanya perjanjian ini bukti komitmen Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang telah mendukung kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan sesuai harapan masyarakat. Adanya Transformasi Terminal Tipe A Dhaksinarga menjadi Mall Pelayanan Publik sebagai lompatan besar karena menjadi One Stop Service, yang memusatkan penyelenggaraan pelayanan publik baik pusat, daerah dan BUMD dalam menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman serta nyaman," kata Endah. Adapun bangunan lantai 2 Terminal Dhaksinarga yang dipinjampakaikan kepada Pemkab Gunungkidul seluas 1.230,3 m². Selain area tersebut, Kemenhub masih membuka peluang bagi pihak lainnya untuk dapat memanfaatkan bangunan Terminal. Kesepakatan pinjam pakai tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang.Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II D.I.Yogyakarta, Dody Arifianto, S.T., M.M.Tr selaku penandatangan perjanjian pinjam pakai; Kepala Dinas PMDPTSP, Agung Danarta, S.Sos.MSE; Ketua Tim Substansi Barang Milik Negara, Procyoniana Sato Bisrie, M.T., S.Kom; Kepala Dinas Perhubungan Gunung Kidul, Drs.Irawan Jatmiko, M.Si; serta jajaran staf terkait dari kedua belah pihak.(*)

Kunjungan Dirjen Perhubungan Darat ke BPTD Kelas II DIY dan Terminal Giwan…

Dirjen Hubdat Kunjungi BPTD Kelas II DIY dan Cek Kesiapan Terminal Giwanga…

YOGYAKARTA (14/10/2025) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan melakukan kunjungan kerja ke BPTD Kelas II DIY dan mengecek kesiapan layanan di Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta pada Selasa (14/10) menjelang penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026."Kami di sini mengecek layanan yang ada di Terminal Tipe A Giwangan seperti fasilitas ruang tunggu, tempat naik dan turun penumpang, fasilitas ibadah, toilet, hingga area-area UMKM," ungkap Dirjen Aan.Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck pada bus-bus yang ada di terminal sebelum diberangkatkan. Kegiatan rampcheck di Terminal Giwangan tidak hanya dilaksanakan oleh petugas BPTD Kelas II DIY, tetapi juga melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, PT Jasa Raharja Kanwil Yogyakarta, Kepolisian, serta Denpom IV/2 Yogyakarta.Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh bus dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. "Kami mengapresiasi para pengusaha bus atau operator bus yang telah memelihara armadanya dengan baik. Bus yang beroperasi sudah dicek dan laik jalan," katanya.Kemudian, Ia mengimbau seluruh operator bus untuk tidak hanya memeriksa kondisi kendaraan melainkan juga memastikan pengemudi bus dalam kondisi sehat dan cukup tidur. Di samping itu, Dirjen Aan menyebut penting menyediakan pengemudi cadangan utamanya dalam masa libur panjang demi menjaga kondisi pengemudi tetap prima.Sebagai informasi, Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A terbesar di Indonesia yang merupakan tempat singgah bus dari seluruh kota besar di Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.Hingga September 2025, data produksi menunjukkan lebih dari 1,7 juta penumpang telah terlayani di Terminal Tipe A Giwangan baik bus AKAP, AKDP, maupun angkutan perkotaan.Sementara, data rata-rata per bulan kedatangan bus AKAP sebanyak 11.992 dan keberangkatan bus AKAP sebanyak 11.867. Rata - rata per bulan kedatangan bus AKDP yang dilayani sebanyak 1.128 dan keberangkatan bus AKDP sebanyak 1.126. Sedangkan, rata - rata per bulan kedatangan angkutan perkotaan sebanyak 8.178 dan keberangkatan sebanyak 8.029.Dirjen Aan berharap Terminal Tipe A Giwangan dapat menjadi simpul transportasi yang memberikan pelayanan terbaik dan mengedepankan aspek keselamatan bagi para pengunjung yang akan berlibur ke Yogyakarta.Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Aan turut didampingi oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan; Direktur Sarana Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho; Kasubdit Terminal Penumpang, Yugo Kristanto; Kepala BPTD Kelas II DIY, Dody Arifianto; serta pejabat terkait lainnya.(*)

Upacara Harhubnas 2025 D.I.Yogyakarta

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II D.I.Yogyakarta menjadi tuan rumah pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025. Upacara Harhubnas tahun ini dilaksanakan pada Rabu, 17 September 2025 bertempat di area Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta.

BPTD Kelas II DIY Jadi Tuan Rumah Upacara Harhubnas 2025

Yogyakarta (17/9/2025) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II D.I.Yogyakarta menjadi tuan rumah pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025. Upacara Harhubnas tahun ini dilaksanakan pada Rabu, 17 September 2025 bertempat di area Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta. Upacara dihadiri oleh 142 tamu undangan dari instansi terkait dan mitra kerja perhubungan. Sedangkan peserta upacara terdiri dari unsur BPTD Kelas II DIY, Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jateng-DIY. Bertindak selaku Komandan Upacara yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan BPTD Kelas II DIY, Gunawan.Harhubnas tahun ini mengangkat tema “Bakti Transportasi untuk Negeri”. Tema tersebut mengandung pesan bahwa setiap sarana dan prasarana transportasi, mulai dari terminal, pelabuhan, bandara, hingga stasiun yang dibangun maupun dikelola, merupakan wujud nyata bakti insan perhubungan kepada Ibu Pertiwi.Bus yang setiap hari mengantar pelajar ke sekolah, kapal yang membantu menyebrangi pulau, pesawat yang menjembatani jarak, hingga kereta api yang membawa ratusan penumpang pulang ke kampung halaman. Semuanya adalah bagian dari pelayanan tulus insan transportasi bagi masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa Harhubnas adalah momentum untuk merefleksikan diri, menghargai, dan mengapresiasi kerja keras seluruh Insan Transportasi. Ia juga menyoroti peran penting transportasi sebagai "jalan kehidupan" yang menghubungkan harapan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Rote.“Masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama demi kemajuan sektor transportasi. Peringatan Harhubnas adalah momentum untuk meneguhkan komitmen kita bahwa bakti insan transportasi adalah bakti untuk negeri, bakti untuk rakyat, dan bakti untuk masa depan Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.Menteri Dudi menekankan bahwa transportasi yang terhubung dan terintegrasi dengan baik akan mendukung kelancaran distribusi pangan, ketersediaan energi, serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.Selain itu, dalam sambutannya, Menteri Dudi juga menyinggung tentang tantangan global berupa situasi geopolitik yang menuntut penguatan kemandirian logistik nasional. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak dan efisien untuk memastikan layanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Dudi mengajak seluruh insan transportasi untuk bekerja lebih efektif, menjaga akuntabilitas, dan memperkuat inovasi.Sebagai penutup, Menteri Dudi menyampaikan, "Dengan semangat 'Bakti Transportasi untuk Negeri', mari kita bahu membahu, bekerja bersama, dan saling bergandengan tangan untuk menjadikan transportasi Indonesia menjadi pilar kokoh dalam memperkuat ketahanan dan kemajuan bangsa". Beliau juga mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional 2025.Selain upacara, peringatan Harhubnas 2025 juga diwarnai dengan pemberian penghargaan, diantaranya Pemenang Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan dan Lalu Lintas DIY. Kemudian, tahun ini juga diberikan Piagam Penghargaan Kepada Kru dan Petugas Halte Trans Jogja, serta Pemerhati Transportasi di Yogyakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Wawan, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, dan Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti .Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan peresmian integrasi Kartu Identitas Siswa yang dapat digunakan untuk membayar Trans Jogja. Inovasi ini diharapkan mampu memudahkan akses transportasi publik bagi para pelajar, sekaligus mendukung upaya peningkatan budaya tertib dan selamat dalam penggunaan angkutan umum. (*)

Pengujian Kendaraan Bermotor, Indikator Akuntabilitas Pelayanan Publik di …

Yogyakarta (9/8/2025) – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II D.I.Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 pada Sabtu, 9 Agustus 2025, bertempat di Aula Kantor BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta, Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta. Dalam sambutannya, Kepala BPTD Kelas II DIY, Dody Arifianto, mengatakan bahwa pengujian kendaraan bermotor menjadi indikator akuntabilitas pelayanan publik di sektor transportasi. “Penguji kendaraan bermotor adalah garda terdepan dalam menciptakan keselamatan lalu lintas,” kata Dody. Menurutnya setiap penguji kendaraan bermotor memiliki tanggung jawab moral dan teknis untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan. Dody menambahkan, “BPTD Kelas II DIY berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk IPKBI, pemerintah daerah, serta unit-unit pengujian kendaraan bermotor, demi menciptakan ekosistem uji berkala yang kredibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.”Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi bahan diskusi. Pertama, terkait penyelarasan kebijakan penggunaan Kartu Pengawasan (KPS) sebagai dokumen persyaratan uji berkala. Kedua, perkuatan sinergi dalam penindakan ODOL (Over Dimension Over Load). Ketiga, peran penguji kendaraan bermotor dalam kebijakan manajemen angkutan umum. Keempat, penyelarasan langkah terkait pelaksanaan operasi yustisi Kartu Pengawasan sebagai bentuk penegakan aturan yang konsisten dan berkelanjutan.Dody berharap, melalui pertemuan tersebut dapat dicapai kesepahaman yang solid dan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan. “Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai titik awal untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas kita demi mewujudkan transportasi yang lebih baik, aman, dan tertib di D.I. Yogyakarta,” pungkasnya.Sementara itu, Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Angkutan Jalan Kemenhub, Fery Subekti yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, “Isu ODOL ditargetkan selesai pada 2027 melalui rencana aksi nasional yang diinstruksikan Presiden. Kemenhub akan memimpin integrasi data WIM, JTO, dan BLU-E.” Fery menjelaskan bahwa tahun 2025 ini fokus pada peningkatan sarana agar data terhubung ke pusat. Dirinya menekankan pentingnya peran asosiasi profesi dalam edukasi kepada masyarakat terkait ODOL. Selain itu, para penguji kendaraan bermotor juga diingatkan untuk meningkatkan kompetensinya setiap dua tahun.Kegiatan tersebut dihadiri oleh para penguji kendaraan bermotor yang tergabung dalam DPD IPKBI D.I.Yogyakarta, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-DIY, serta para wasatpel di wilayah kerja BPTD Kelas II DIY.(*)

Sosialisasikan Zero ODOL, BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta Beri Edukasi Langsu…

Yogyakarta (20/6/2025) – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II D.I.Yogyakarta melaksanakan sosialisasi Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) di wilayah kerjanya. Kegiatan sosialisasi ini berupa penyampaian edukasi langsung kepada para pengemudi truk serta pembagian pamflet yang berisi informasi tentang bahaya ODOL. Kegiatan dilaksanakan di 3 UPPKB di wilayah kerja BPTD Kelas II DIY yaitu di UPPKB Kalitirto, UPPKB Tamanmartani, dan UPPKB Kulwaru.Selain membagikan pamflet dan mengedukasi para pengemudi angkutan barang secara langsung, BPTD Kelas II DIY juga memasang media luar ruang berupa spanduk di 3 UPPKB tersebut. Untuk menjangkau netizen pengguna media sosial, BPTD Kelas II DIY juga melakukan sosialisasi Zero ODOL melalui kanal media sosial. Dengan pembuatan konten di media sosial, edukasi langsung, pembagian pamflet, dan pemasangan spanduk diharapkan dapat turut mensosialisasikan kebijakan Zero ODOL ini.Kendaraan angkutan barang lebih dimensi dan lebih muatan selama ini menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan, tingginya angka kecelakaan, dan ancaman terhadap keselamatan bagi pengguna jalan yang lain. Oleh karena itu pemerintah menetapkan sejumlah langkah penanganan ODOL dengan beberapa tahapan. Tahap awal penanganan ODOL difokuskan pada sosialisasi. Pada tahap sosialisasi diharapkan mampu memberikan pemahaman luas kepada pemilik barang, pemilik kendaraan dan pelaku usaha transportasi. Tahap kedua adalah peringatan. Pada tahap ini kendaraan yang diduga melanggar ketentuan lebih dimensi dan lebih muatan akan dihentikan di lapangan. Lalu tahap akhir adalah tahap penindakan atau penegakan hukum. (*)

Penyerahan Bantuan Hibah Bus Sekolah Kementerian Perhubungan Kepada TK & S…

Sleman (30/4/2025) – Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II D.I.Yogyakarta, Dody Arifianto menyerahkan bantuan hibah bus sekolah dari Kementerian Perhubungan kepada TK dan SD Model Sleman yang diterima oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa. Acara tersebut berlangsung di Aula TK dan SD Model Sleman, pada Rabu, 30 April 2025. Penyerahan bantuan hibah bus sekolah tersebut bertepatan dengan hari jadi TK dan SD Model Sleman yang ke-17.Dalam sambutannya, Dody menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, yang telah berperan aktif dalam mendukung berbagai upaya peningkatan layanan transportasi, termasuk untuk kebutuhan sektor pendidikan. “Bantuan hibah bus sekolah ini merupakan wujud komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan layak bagi anak-anak usia sekolah,” kata Dody.Dirinya melanjutkan, “Bus sekolah ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, meningkatkan keselamatan perjalanan siswa, serta turut berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, khususnya di wilayah Sleman.”Selain itu dirinya berharap, keberadaan bus sekolah ini tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pendidikan karakter, dengan menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada generasi muda sejak dini.Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Perhubungan mengadakan program Bantuan Bus Sekolah Jenis Minibus yang dihibahkan pada 150 Pemerintah Daerah dan beberapa lembaga pendidikan atau satuan pendidikan baik itu perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan juga lembaga pendidikan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah bantuan hibah bus sekolah untuk TK dan SD Model Sleman.“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas ini dengan sebaik-baiknya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional di Kabupaten Sleman,” pungkasnya.Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan ucapan syukur dan terimakasih kepada Kementerian Perhubungan atas bantuan yang diberikan. “Bantuan bus sekolah ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam mendukung pendidikan di daerah. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung akses belajar siswa di TK dan SD Model Sleman,” ujarnya.Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, BKAD Kabupaten Sleman, Kapolsek Ngemplak, Danramil 0732/07 Ngemplak, Kepala Sekolah, para guru, orangtua, serta siswa siswi TK dan SD Model Sleman. (*)