Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kelengkapan administrasi kendaraan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi khusus bersama pemilik karoseri di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas pembangunan terkait Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yang mana penerbitannya masih tergolong rendah di Aceh. (2/5/24)

Rapat yang dihadiri oleh lima pemilik karoseri ini menjadi ajang diskusi penting mengenai perlunya pemahaman dan keseriusan dalam mengikuti prosedur pembuatan bak truk dan bagian kendaraan lainnya sesuai dengan SKRB. Pihak BPTD Kelas II Aceh menekankan bahwa para pemilik karoseri perlu menghindari penggunaan jasa pihak lain untuk mendapatkan izin-izin tersebut, agar tidak terjadi manipulasi data yang bisa merugikan pihak karoseri itu sendiri.

Kepala Balai BPTD Kelas II Aceh juga menyarankan agar setiap perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam proses pembuatan izin SKRB atau SRUT sebaiknya langsung mendatangi kantor Balai agar dapat dibantu hingga selesai tanpa biaya, dengan dukungan penuh dari staf teknis.

Selain itu, dibahas pula hal teknis yang harus dihindari oleh karosesi supaya tidak mempersulit proses penerbitan izin, seperti perbedaan data pada SK Rancang Bangun, penggunaan warna lampu rotator yang tidak standar, kurangnya foto kendaraan, tidak terpasang atau tidak memenuhi standar Rear Under Protection (RUP),u serta penghalangan pintu darurat bus oleh kursi penumpang.

Sebagai upaya mempermudah komunikasi, Kepala Balai menginisiasi pembuatan grup komunikasi dengan pemilik perusahaan karoseri. Grup ini diharapkan bisa mewadahi informasi mengenai jadwal pemeriksaan cek fisik serta membimbing proses perizinan dan lainnya.

Inisiatif ini menandakan komitmen BPTD Kelas II Aceh dalam mendukung perkembangan industri karoseri di Aceh, serta memastikan kesesuaian dan keamanan kendaraan yang beroperasi di jalan raya.

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6