Loading...

Sejarah

Bentuk awal Kementerian Perhubungan yang saat itu bernama Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang sama yang merangkap tugas seperti sebelumnya.

Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kemudian berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurusi masalah perhubungan.

Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegrap sebagi salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu. Dinas Telegrap berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Selanjutnya dibentuklah Kabinet Darurat dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran.

Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masing-masing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan.

Tahun 1945-1949

Perubahan: Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Djawatan Angkutan Darat Bermotor (DADB)

Tahun 1950

Perubahan: Kementrian Perhubungan Djawatan Angkutan Darat dan Sungai (DADS)

Tahun 1953

Perubahan: Angkutan Sungai diserahkan kepada Djawatan Pelayaran

Tahun 1958

Ketetapan: PP. No. 16

Perubahan: Djawatan Lalu Lintas Jalan (DLLD)

Sebagian urusan pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diserahkan kepada Daerah TK I

Tahun 1964

Perubahan: Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raya (Dit. LLADR)

Dibentuk Dinas Lalu Lintas Jalan di 10 Propinsi

Tahun 1968

Ketetapan: No. 7/U/Kep./66 Kabinet Ampera

Perubahan: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Struktur Organisasi:

-Sekretaris Direktorat Jenderal

-Direktorat DLLADR

-Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Top