• • •

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan; dan
  5. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana terdiri atas:

  • Seksi Penyelenggaraan Kemitraan; dan
    Seksi Penyelenggaraan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, serta kerja sama kemitraan kepengusahaan prasarana transportasi jalan.
  • Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
    Seksi Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.