SUBBAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha Melaksanakan Tugas

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi;
4. Urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi;
5. Pelayanan informasi publik;
6. Perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Melaksanakan Tugas

1. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa;
2. Pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
3. Bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Melaksanakan Tugas

1. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala;
2. Pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor;
3. Pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
4. Analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat;
5. Penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN, DAN PENGAWASAN

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan Melaksanakan Tugas

1. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional;
2. Penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas SDP;
3. Pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau;
4. Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol;
5. Pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau;
6. Pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri,penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor;
7. Pemenuhan perlengkapan jalan;
8. Persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas;
9. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan,
10. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, SDP.