Indonesian English
Glossary

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Glossary (1/499)

Hubdat

 
2.0/5 (20 votes)
Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu - lintas. (KM NO KM3/1994)
2.1/5 (21 votes)
Pakaian seragam yang digunakan oleh petugas operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (KM.NO.32/1995)
2.2/5 (18 votes)
Paku seperti alat pemantul yang ditempelkan ke penghalang untuk petunjuk arus kendaraan pada malam hari. (teks book)
2.4/5 (19 votes)
Istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan. Dalam artian jarak bebas pandangan pengemudi untuk mengetahui keadaan/situasi laju kendaraan. (teks book)
2.2/5 (20 votes)
Papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. (KM. No.61/1993)
6. Parkir
2.2/5 (18 votes)
Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. (PP. No.43/1993), (KM. No.65/1993), (KM. No.66/1993), KM.NO.KM.4/1994) (KD.NO.272/HK105/DRJD/96)
7. Parkir
2.6/5 (19 votes)
Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. UU 22 Tahun 2009
2.2/5 (19 votes)
Fasilitas parkir yang menggunakan tepi badan jalan. (KD. No.272/HK.105/DRJD/96)
1.9/5 (19 votes)
Parkir di daerah yang bukan merupakan lahan parkir. (teks book)
1.7/5 (19 votes)
Pegawai Negeri Sipil termasuk calon Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). (PMDN NO. 1/1995)
2.1/5 (20 votes)
Pejabat Pemerintah di tingkat pusat dan atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. (UU.No. 22/1999)
2.2/5 (19 votes)
Orang yang melakukan aktivitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan. (KD. No.43/AJ.007/DRJD/97)
2.0/5 (20 votes)
Setiap orang yang berjalan di ruang jalan untuk berlalu lintas. UU No.22 Tahun 2009
14. Pelabuhan
2.0/5 (20 votes)
Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. (KM.11 / 2002)
2.4/5 (20 votes)
Pelabuhan penyeberangan yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat dengan PT.ASDP (Persero). (KM.11 / 2002)
2.1/5 (18 votes)
Kontraktor atau wakil yang ditunjuk olehnya yang berpendidikan atau berpengalaman cukup pada bidangnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. (PPPJR NO. 01/ST/BM/1972)
2.2/5 (19 votes)
Untuk pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. (PP. No.44/1993)
1.8/5 (19 votes)
Tingkat pengoperasian kendaraan selama jam tidak sibuk. (teks book)
2.1/5 (20 votes)
Pelayanan dengan kecepatan tinggi dan sedikit perhentian dari biasanya ditemukan di bagian lain dari sistem atau pada rute yang sama dalam pelayanan lokal. (teks book)
2.3/5 (18 votes)
Jenis operasi dengan banyak pemberhentian dan kecepatan rendah dengan tujuan menaikkan dan menurunkan penumpang ke tujuan mereka sedekat mungkin. (teks book)
1.9/5 (19 votes)
Rute bis panjang yang beroperasi di jalan arteri. (teks book)
1.9/5 (19 votes)
Bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari bahan yang bening. (KM No.72/1993)
2.0/5 (18 votes)
Pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki. (PP No.43/1993), (KM No.65/1993), (KD. No.43/AJ.007/DRJD/97)
2.9/5 (54 votes)
Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (teks book)
2.1/5 (19 votes)
Proses perjalanan dengan keterangan moda, maksud, asal, tujuan dan jadwal diantara jalan atau rute dalam sebuah jaringan menurut salah satu model distribusi-arus. (teks book)
2.2/5 (19 votes)
Kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran  dan perwujudan sasaran. (teks book)
1.8/5 (17 votes)
Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratip. (PP. No.42/1993)
2.0/5 (50 votes)
Gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UU No.22 Tahun 2009
2.1/5 (52 votes)
Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945. UU No.22 Tahun 2009 
2.2/5 (20 votes)
Kegiatan pengamatan jalan dari segi pemanfaatan jalan oleh pemanfaat jalan. (teks book)
1.7/5 (19 votes)
Proses perjalanan dengan keterangan moda, maksud, asal, tujuan dan jadwal diantara jalan atau rute dalam sebuah jaringan menurut salah satu model distribusi-arus. (teks book)
2.1/5 (20 votes)
Bagian selain garis tipis di tengah, biasanya naik dengan kerb untuk bagian tengah yang sempit atau menurun untuk bagian tengah yang melebar. (teks book)
1.7/5 (18 votes)
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak orang yang menggunakan bentuk angkutan alternatif. Karena sering digunakan, istilah tersebut menggambarkan persentase orang yang menggunakan mobil pribadi dan persentase angkutan umum. (teks...
2.1/5 (19 votes)
Orang yang tidak dapat melihat sama sekali, tidak dapat melihat dengan jelas bagian rendah di atas jalan, tidak dapat bereaksi pada informasi visual dan rambu-rambu, tidak dapat bereaksi pada gambar-gambar kecil dan tulisan. (teks book)
2.1/5 (21 votes)
Orang yang terganggu pendengarannya, tidak dapat mendengar tanda-tanda suara. (teks book)
2.1/5 (18 votes)
Orang atau bahan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir. (KM. No.69/1993)
37. Pengemudi
2.7/5 (20 votes)
Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. (PP No.43/1993)
38. Pengemudi
2.3/5 (20 votes)
Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. UU No.22 Tahun 2009
2.0/5 (19 votes)
Peraturan batas akses yang diperoleh melalui peraturan hak akses umum ke dan dari tanah milik yang berbatasan dengan fasilitas jalan. (teks book)
2.1/5 (19 votes)
Pemindahan control sinyal normal ke moda control khusus untuk bus. (teks book)
1.9/5 (18 votes)
Setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang. (UU No.14/1992)
1.8/5 (20 votes)
Perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. UU No.22 Tahun 2009
2.0/5 (20 votes)
Peralatan atau bangunan yang digunakan untuk mencegah gerakan langsung lalu lintas di daerah tertentu. (teks book)
2.4/5 (24 votes)
Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. (KM. No.71/1993), (KM. No.81/1993)
1.9/5 (18 votes)
Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. (KM. No.71/1993), (KM. No.81/1993)
2.6/5 (25 votes)
Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermoto, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal. (KM. No.71/1993), (KM. No.81/1993)
47. Penumpang
2.2/5 (19 votes)
Orang yang naik kendaraan angkutan, tidak termasuk pengemudi atau kondektur. (teks book)
48. Penumpang
1.9/5 (20 votes)
Orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. UU No.22 Tahun 2009
1.7/5 (18 votes)
Pagar pengaman untuk mengurangi lebar jalur lalu lintas. (teks book)
50. Penyidik
2.4/5 (47 votes)
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. UU No.22 Tahun 2009
2.3/5 (47 votes)
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini. UU No.22 Tahun 2009
1.8/5 (20 votes)
Seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian BBG pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, pipa penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya. (KM No.64/1993)
2.1/5 (19 votes)
Tingkat kenaikan kecepatan. (teks book)
1.8/5 (19 votes)
Bagian trotoar jalan yang digunakan untuk naik dan turun penumpang bis. (teks book)
1.7/5 (19 votes)
Perjalanan kendaraan angkutan dalam satu arah dari awal sampai akhir rute. (teks book)
2.7/5 (29 votes)
Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. (teks book)
1.4/5 (19 votes)
Jumlah kendaraan yang akan diparkir di tempat dan waktu tertentu. (teks book)
2.1/5 (18 votes)
Kendaraan berhenti selama waktu tertentu di jalan umum. (teks book)
2.1/5 (18 votes)
Suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain baik sebidang maupun tidak sebidang. (KM NO. 53/2000)
2.6/5 (19 votes)
Pernyataan dari direksi secara tertulis yang berisi persetujuannya untuk sesuatu hal yang termasuk dalam pernyataan itu. (PPPJR NO. 01/ST/ BM/1972)
2.1/5 (18 votes)
Persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal penyeberangan dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan yang ditentukan. (KM.32 / 2001)
2.2/5 (19 votes)
Persimpangan yang diatur dengan Apill yang pengooperasiannya dianggap berdiri sendiri. (KD. No.273/HK.105/DRJD/96)
2.3/5 (19 votes)
Pertemuan tiga kaki persimpangan atau lebih dimana lalu lintas bergabung atau bercabang dari jalan satu arah , searah jarum jam di daerah pusat. (teks book)
2.2/5 (18 votes)
Persimpangan empat kaki, dimana dua jalan bersilangan. (teks book)
2.1/5 (18 votes)
Segmen jalan yang pendek dimana kendaraan beralih dari gabungan persimpangan ke jalan utama atau dari jalan utama ke jalur penghubung ke luar. (teks book)
2.6/5 (24 votes)
Persimpangan dimana semua jalan bergabung atau bersilang pada tempat yang sama. (KM. No.62/1993)
2.8/5 (25 votes)
Persimpangan dua jalan atau jalan dan rel kereta api pada tingkat yang berbeda. (teks book)
2.7/5 (18 votes)
Pertemuan banyak jalur antara dua jalan raya. (teks book)
69. Perumahan
2.2/5 (18 votes)
Bangunan atau bagiannya termasuk halamannya dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu untuk tempat tinggal. (teks book)
2.5/5 (17 votes)
Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang - undang. (PMDN NO. 1/1995)
2.1/5 (17 votes)
Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. (UU. No.14/1992) (PP. No.41/1993)
2.1/5 (19 votes)
Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.UU No.22 Tahun 2009
2.2/5 (18 votes)
Badan hukum yang atas undangan dan penelitian dari kuasa bangunan berhak mengikuti pelelangan untuk pelaksanaan suatu proyek tertentu. (PPPJR NO. 01/ST/BM/1972) 
2.6/5 (18 votes)
Peta letak terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk dianalisa. (teks book)
2.7/5 (19 votes)
Peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia. (KM. No.69/1993)
2.5/5 (17 votes)
Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (KM.NO.32/1995)
1.9/5 (18 votes)
Bagian dari kaki persimpangan untuk keluar dari persimpangan. (teks book)
2.3/5 (18 votes)
Bagian dari kaki persimpangan untuk ke persimpangan. (teks book)
2.3/5 (17 votes)
Kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan. (KM No. KM3/1994)
2.1/5 (18 votes)
Tarip khusus untuk anak-anak, pelajar, orang tua, orang cacat atau lainnya kurang dari tarip biasa. (teks book)
2.9/5 (29 votes)
Ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung. UU No.22 Tahun 2009
2.6/5 (18 votes)
Sistem yang dibuat untuk menunjukan kemampuan pengoperasian yang diinginkan. (teks book)
1.9/5 (18 votes)
Bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. (KM. No.60/1993), (KM. No.62/1993), (KM No. KM 3/1994)