Indonesian English

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI ERA NEW NORMAL DILAKUKAN DENGAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Selasa, 20 Oktober 2020 22:10 Admin1
Cetak

 

 sosialisasi-informasi-publik-2020

 

BADUNG (19/10) – Meski dalam situasi pandemi, pelayanan informasi publik yang merupakan kewajiban setiap badan publik tetap harus dilakukan. Tentunya dalam memberikan pelayanan informasi di masa adaptasi kebiasaan baru ini, protokol kesehatan harus diutamakan. Berkenaan dengan ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar Sosialiasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 dengan tema Keterbukaan Informasi Publik di Era New Normal yang diselenggarakan di Trans Resort Bali pada 19-21 Oktober 2020.

“Dalam era keterbukaan informasi masa kini, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi," kata Endy Irawan, Kepala Bagian Hukum dan Humas yang hadir mewakili Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Imran Rasyid. Endy melanjutkan, "Hal ini juga sejalan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya bagi pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi."

Menurut Endy, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan saran dan kritik, serta mengawal pemenuhan kewajiban Kementerian Perhubungan selaku badan publik dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi publik secara baik.

Dalam acara tersebut, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari yang menjadi narasumber mengatakan, “Setiap warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam suatu badan publik di daerahnya masing-masing.”

Lebih lanjut lagi, Tya menjabarkan bahwa sebagai pemohon, masyarakat harus melengkapi persyaratan yang dapat dibedakan dari masing-masing kategori, yaitu apabila pemohon adalah individu atau perseorangan harus mempunyai KTP untuk melakukan permohonan. “Kemudian juga untuk kelompok harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi KTP dari orang yg dikuasakan sesuai jumlah anggota kelompok serta bagi pemohon yang berasal dari badan hukum (LSM) wajib melampirkan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan,“ jelas Tya.

Adapun dalam penjabarannya, Tya mengatakan terdapat 3 (tiga) jenis informasi publik yaitu informasi berkala, serta merta, dan setiap saat. “Untuk jenis informasi publik berkala artinya badan-badan publik wajib mengumumkan serta wajib mengunggah minimal 6 bulan sekali dan diumumkan di dua media seperti papan informasi ataupun situs badan publik, “ tambah Tya.

Selain itu untuk jenis informasi publik lainnya yaitu serta merta yang artinya informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak contohnya seperti harga tiket dan yang terakhir adalah informasi setiap saat yang sifatnya pasif dan diberikan hanya jika ada yang meminta sehingga sangat terkait dengan pihak ketiga.

Secara khusus, di masa pandemi ini, Komisi Informasi Pusat juga telah menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19. Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh badan publik harus tetap mematuhi protokol kesehatan serta dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi dapat memanfaatkan situs website badan publik tanpa harus hadir secara fisik ke kantor badan publik.

Dengan adanya sosialiasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi terkait sektor transportasi darat khususnya dapat menjadi perhatian bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 43 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing unit kerja maupun Balai Pengelola Transportasi Darat dari seluruh Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (IRA/CAS/PTR/EI)

------------

 

SIARAN PERS

Nomor: /SP/X/HMS/2020

------------

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

 

Endy Irawan

Twitter: @hubdat151
Instagram: @ditjen_hubdat
FB page dan YouTube: Ditjen Perhubungan Darat
-----------