Indonesian English

Kemenhub Tingkatkan Sinergitas Wujudkan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi

Selasa, 06 Agustus 2019 22:01 Admin1
Cetak

bebas-korupsi

Jakarta - Dalam rangka berupaya menegakkan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan Forum Komunikasi Kelitbangan Kementerian / Lembaga 2019 dengan mengangkat tema “Penguatan Litbang dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)” pada Selasa (6/8). Forum yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Sesjen Djoko menyampaikan bahwa Badan Litbang merupakan lembaga yang strategis dalam pemerintahan karena berperan sebagai pemberi rekomendasi kebijakan dalam dukungan pengambilan keputusan. Lembaga Litbang juga memberikan pelayanan langsung kepada stakeholders serta sebagai konsultan internal Kementerian / Lembaga sehingga harus menjadi contoh dan membuktikan penegakan reformasi birokrasi.

“Forum Komunikasi Kelitbangan ini merupakan salah satu media yang sangat baik bagi Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian / Lembaga untuk dapat saling mendukung dan bertukar pikiran guna meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan pemerintahan Good Governance dan Clean Government,” tutur Sesjen.

Sementara itu, pada lingkup lingkungan Kementerian Perhubungan ssat ini terdapat 51 unit yang sedang diajukan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sesjen Djoko juga memberikan apresiasi kepada Badan Litbang Kementerian Perhubungan sebagai satu-satunya jajaran Eselon 1 yang mengajukan diri untuk masuk ke dalam kategori WBK.

“Saat ini, dalam lingkungan Kementerian Perhubungan sendiri kita sedang mengawal sekitar 51 unit untuk masuk dalam kategori WBK dan WBBM. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok juga diharapkan tahun ini bisa mendapatkan WBBM. Ini adalah suatu upaya kita untuk memperbaiki birokrasi secara mendasar,” jelas Sesjen Djoko.

“Dalam rangka upaya penegakan reformasi birokrasi, saya sangat mengapresiasi dan mendukung Badan Litbang sebagai satu-satunya unit eselon 1 di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengajukan sebagai instansi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya dapat didorong menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam hal ini, saya meyakini bahwa Badan Litbang berkomitmen untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta menciptakan pelayanan publik yang prima sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi tahun 2020-2024,” tambahnya.

Dalam membangun zona integrasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Sesjen Djoko berpesan agar unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan beberapa strategi diantaranya yaitu dengan membangun komitmen di seluruh lapisan organisasi dari mulai pimpinan dan semua karyawan, menyediakan fasilitas yang lebih baik, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat, menerapkan strategi komunikasi yang baik serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan secara berkala untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.

Harapannya, dalam masa mendatang seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat masuk dala kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga dapat melakasanakan tugas-tugas dengan lebih percaya diri.

“Saya berharap semoga nantinya seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan bisa menjadi WBK dan WBBM seperti yang sudah dicapai oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dengan adanya WBK ini tentunya membuat kami semua menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara,” tutup Sesjen Djoko. (LNM/RDL/YSP/HA)