Indonesian English

DUKUNG PELAKSANAAN TUGAS, DITJEN HUBDAT ATUR PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Selasa, 30 Oktober 2018 22:31 Admin1
Cetak

 

pratun02

SENTUL (30/10) - Dalam satu tahun terakhir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan gencar melakukan penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional teknis dan administrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perhubungan Darat Nomor: SK.4898/KP.102/DRJD/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

"Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan analisis kebutuhan, proses penerimaan, pembayaran penghasilan, dan pelaksanaan kontrak PPNPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Dadan M. Ramdan di Hotel The Alana Sentul Jawa Barat, Selasa (30/10).

Dirinya mengatakan, peraturan ini diperuntukan bagi pemenuhan PPNPN di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) di bawah Ditjen Perhubungan Darat, antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Perlu diketahui Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang diangkat dengan kontrak dan dibayar atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dadan menjelaskan, adapun kriteria dan tugas PPNPN di lingkungan Ditjen terdiri atas PPNPN bidang operasional teknis, administrasi perkantoran, keamanan, kebersihan dan pengemudi.

Selain itu, aturan ini juga mengatur analisis kebutuhan dan perencanaan penerimaan, dimana setiap pimpinan Unit Kerja wajib membuat analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan PPNPN berdasarkan analisis beban kerja, kondisi PNS aktif, jumlah dan pembagian tugas PPNPN eksisting, jumlah dan lokasi unit kerja yang membutuhkan PPNPN, serta jenis PPNPN yang dibutuhkan.

Pada kesempatan yang lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga telah menerima 4 orang pegawai PPNPN disabilitas yang ditempatkan di berbagai unit kerja di bawah Ditjen Perhubungan Darat, salah satunya yaitu Elih. Elih adalah atlet anggar Indonesia yang berhasil mendapatkan perunggu dalam ajang Asian Para Games 2018.

Diakhir sambutannya, Dadan berharap dengan dikeluarkannya aturan ini dapat mewujudkan pengelolaan PPNPN yang tertib, terkoordinasi dan terintegrasi sehingga diharapkan terdapat keseragaman dalam proses pengadaan dan pengelolaan PPNPN baik di tingkat kantor pusat maupun unit pelaksana teknis. (KDN/PTR)

-----------
HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Twitter: @hubdat151
Instagram: @ditjen_hubdat
FB page dan Youtube: Ditjen Perhubungan Darat
-----------