Indonesian English

Kemenhub Melakukan Berbagai Upaya Dalam Menata Transportasi Penyeberangan Di Sungai Dan Danau

Selasa, 03 Juli 2018 21:19 Admin1
Cetak

tata-sungai-danau

JAKARTA – Proses penataan transportasi penyeberangan di Danau Toba masih terus dilakukan. Hari ini, Selasa (3/6) akan dihentikan proses pencarian korban penumpang dan bangkai Kapal Motor Sinar Bangun. Terkait hal ini, Kemenhub pun sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, membuat tim panitia ad hoc, melakukan rekrutmen warga untuk menjadi petugas pelabuhan, berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam hal keamanan, dan akan mengaplikasikan format yang telah terbentuk pada sungai dan danau lainnya. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat ditemui pagi ini di Jakarta, Selasa (3/6).

“Kita akan melakukan berbagai upaya dalam hal penataan transportasi penyeberangan Danau Toba seperti membuat panitia ad hoc yang menjembatani pada masa kejadian sampai terbentuk suatu badan. Kepanitiaan diharapkan tidak lebih dari 1 bulan. Saat ini kami juga menurunkan tim untuk mendidik 100-150 warga yang akan kita rekrut sebagai petugas pelabuhan, Kemenhub Bersama TNI dan Polri melakukan pengawalan terhadap fungsi pelabuhan. Berbagai upaya sedang kita lakukan dan harapannya format ini bisa diterapkan di tempat lain,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan bahwa saat ini akan melakukan reformasi total terhadap angkutan sungai dan danau. Fungsi-fungsi dari pelabuhan harus bisa beroperasi dengan baik. Menhub juga berharap pelaksanan fungsi-fungsi dari otoritas pelabuhan dapat dipatuhi oleh warga sekitar. Oleh karena itu, saat ini Menhub sudah berkoordinasi dengan semua dinas untuk menempuh kesepakatan ini.

“Kita akan lakukan reformasi total berkaitan dengan angkutan sungai dan danau. Saat ini status pengelolaan sungai dan danau adalah kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan amanat otonomi daerah. Fungsi-fungsi pelabuhan juga harus disadari oleh warga, oleh karenanya saat ini kami sudah mengoperasikan masyarakat bersama TNI dan Polri sebagai pendamping. Nantinya, saya harap pengelola pelabuhan adalah warga yang sudah kita didik. Kami sudah mengumpulkan semua dinas, 7 kabupaten, dan kabupaten di Dinas Provinsi. Kesepakatan itu sudah ditempuh,” tutur Menhub.

Lebih lanjut, Menhub juga menjelaskan bahwa semua harus sadar mengenai pentingnya keselamatan berlayar. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan selaku pemerintah pusat menginginkan warga yang akan menjadi petugas pelabuhan. Pemerintah Pusat membentuk tim ad hoc dan selanjutnya Pemerintah Daerah yang memberdayakan hal ini. Adapun warga harus memiliki kompetensi yang baik, berkomitmen, dan saling menghargai.

“Keselamatan adalah hal yang utama, maka dari itu kami sudah melakukan rampcheck terhadap kapal dan keharusan penumpang menggunakan life jacket. Ini sudah berlangsung. Kemarin juga, Direktur Jenderal Perhubungan Darat sudah melakukan rapat koordinasi dan melibatkan 100-150 warga yang memiliki kompetensi yang baik, berkomitmen, dan mau berkoordinasi untuk mendukung penataan ini. Terkait hal ini, ada fungsi otoritas, pelabuhan, dan penumpang yang harus dihargai untuk dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuh Menhub.

Menhub menuturkan bahwa berbagai upaya penataan yang sedang dilakukan di Danau Toba juga akan diberlakukan di sungai dan danau lainnya. Penataan iuni akan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Menhub akan melakukan pemetaan lokasi dan akan memberlakukan format ini pada lokasi lain seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku.

“Dalam waktu singkat, saya juga akan berlakukan format ini dengan danau dan sungai lainnya. Fungsi-fungsi yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah nantinya tidak hanya operasional saja tapi juga operasional yang disertai dengan kaedah keamanan dan governance agar masing-masing pihak memiliki peran yang baik sehingga masyarakat dan semua yang melaksanakan kegiatan di perairan dapat terlindungi dengan baik,” ujar Menhub.

“Saat ini kami akan melakukan pemetaan lokasi dulu. Kita akan mapping 3 sampai 4 lokasi seperti misalnya di Sumatera akan di Sungai Musi, Kalimantan itu di Sungai Kapuas, dan Maluku di Ambon dan sekitarnya. Untuk Danau Toba paling tidak 3 bulan dilakukan dan daerah lain kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun akan kita lakukan,” tambah Menhub.

Menhub juga menjelaskan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh pada sarana dan prasarana. Kemenhub akan bekerja sama dengan Badan Klasifikasi Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal. Menhub mengakui bahwa pengawasan ini juga didukung baik oleh Pemerintah Daerah dan warga setempat. Sehingga ini menjadi kerja sama yang baik.

“Kapal nanti akan diperiksa oleh Badan Klasifikasi Indonesia sehingga kapal disana lebih baik dan mendapat rekomendasi dari badan yang berkompeten. Kalau selama ini mungkin tidak semua kapal diberikan ijin oleh pihak yang kompeten. Pemda pun sangat kooperatif dalam mendukung hal ini, juga warga dari berbagai Yayasan Islam maupun Kristen juga berkoordinasi dengan baik. Ini merupakan langkah yang baik dalam upaya melakukan berbagai penataan yang sedang kita lakukan,” tutup Menhub. (BNK/TH/RK/BI)