Indonesian English

Menhub : Antisipasi Kesiapan Angleb 2018 Lakukan Rakor Dengan Stakeholders

Rabu, 31 Januari 2018 19:00 Admin1
Cetak

angleb2018 stakeholders

JAKARTA – Persiapkan angkutan lebaran tahun 2018, Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi awal terkait dengan prasarana dan sarana transportasi dengan beberapa instansi baik Pemerintah, BUMN dan Swasta diantaranya Kepolisian, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Jasa Raharja, Badan Pengatur Jalan Tol.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membentuk tim koordinasi angkutan lebaran terpadu. Selain itu pelaksanaan posko pusat terpadu rencananya akan dimulai pada 7 Juni 2018 s.d 24 Juni 2018. Pada kesempatan yang sama, Menhub juga menjelaskan ada hal yang signifikan pada penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini.

“Secara signifikan pada angkutan lebaran 2018 ini selesainya jalan tol dari Jakarta ke Surabaya, artinya kelancaran akan tercipta. Namun ada catatan disekitar Semarang ada jalan yang belum full beroperasi. Untuk itu kami berikan pada Polri untuk meneliti jalan terutama beberapa titik di kota-kota di Jawa sehingga masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan di prasarana tersebut,” jelas Menhub usai memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439H) di Jakarta pada Selasa (30/1).

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna terkait beberapa jalan tol yang dapat dipergunakan untuk arus mudik lebaran tahun 2018.

“Jadi pada saat lebaran nanti lalu lintas bisa sampai ke Surabaya tapi ada yang sifatnya fungsional. Namun fungsional disini bukan darurat karena sudah pada tahap perkerasan sehingga lebih nyaman jalannya. Untuk Trans Jawa sendiri juga diupayakan fungsional di Pemalang-Batang, Batang-Semarang. Ada lagi fungsional dari Salatiga ke Solo lalu dari Solo ke Madiun,” ujar Herry.

Sementara itu, Kabironops Sops Brigjen Pol. Imam Sugianto mengatakan Polri akan melakukan operasi dan survey untuk mendukung kelancaran angkutan mudik lebaran tahun 2018.

“Polri bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait pada acara mudik lebaran akan menggelar operasi yang durasi waktunya ada 2 minggu, yang rencananya digelar dari 10 Juni sampai 23 Juni. Kemudian bulan Februari kita akan survey dari jalur Sumatera sampai ke Bali, terutama dari Jakarta ke Surabaya. Mudah-mudahan dengan survey lebih awal kita bisa memberikan masukan kepada Kementerian PUPR, Kemudian bulan Maret kita akan optimalkan rapat koordinasi, dan bulan Mei kita sudah memulai operasi cipta kondisi terutama simpatik, kemudian operasi yang dilaksanakan oleh kewilayahan terkait dengan penanganan kejahatan di jalanan,” urai Imam.

Berkaitan dengan mudik gratis, Menhub menginginkan pemudik motor dapat menggunakan fasilitas mudik gratis yang telah disediakan.

“Kita memang inginkan pemudik motor itu akan kita upayakan menggunakan bus dan juga akan kita daya gunakan kapal-kapal baik itu dari Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, Panjang-Jakarta, Jakarta-Panjang, Jakarta-Surabaya-Bali dan juga bus akan kita intensifkan dan kita akan minta bantuan dari Jasa Raharja dan BUMN untuk meningkatkan itu,” terang Menhub.

Selanjutnya Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo menargetkan program mudik gratis tahun 2018 sebanyak 200.000 pemudik dengan tujuan Jawa dan Sumatera.

“Sebagaimana ketahui di tahun 2017 kami sudah memberangkatkan 118.000 pemudik, dan, di tahun 2018 ini target adalah 200.000 pemudik. Cuma untuk tahun 2018 ini mudik bersama BUMN akan kita kembangkan tidak hanya di Jawa tapi dibeberapa pulau di Sumatera yaitu bus dari Medan menuju Pekanbaru, Makassar ke Pare-Pare dan sebagainya,” tutur Budi

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan akan menyiapkan 1000 bus yang akan digunakan untuk mudik gratis angkutan lebaran 2018.

“Soal mudik gratis Ditjen Perhubungan Darat nanti akan menyiapkan sekitar 1000 bus kemudian juga akan menyiapkan beberapa kapal yang akan kita gunakan sebagai pengangkut kendaraan atau sepeda motor,” ujar Budi.

Sementara itu terkait manajemen pembatasan kendaraan angkutan barang, Budi menyebut tidak akan melakukan pembatasan angkutan barang dalam jangka waktu yang lama.

“Pertama (manajemen pembatasan angkutan barang) jangan sampai mengganggu transportasi berkaitan dengan bahan pokok, supply material untuk pabrik. Kendaraan barang sebelum lebaran akan kita keluarkan sepenuhnya 2-3 hari setelah itu setelah lebaran kita akan batasi kembali jadi tidak dalam jangka waktu 1 minggu kendaraan angkutan barang tidak melalui jalan-jalan yang kita batasi,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, beberapa antisipasi yang dilakukan Kemenhub dalam penyelenggaraan angkutan lebaran 2018 diantaranya pengecekan kesiapan armada dan awak kendaraan angkutan umum, penerapan kebijakan manajemen operasional lalu lintas, kesiapan sarana dan prasarana transportasi, penempatan personil pada tempat-tempat rawan kecelakaan, menjamin kelancaran lalu lintas.

Menhub berharap melalui koordinasi ini seluruh Kementerian/Lembaga terkait dapat saling bersinergi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan angkutan lebaran yang selamat, aman, tertib dan nyaman.

Turut hadir dalam rapat koordinasi diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekjen Kemenhub Sugihardjo, Kepolisian, sejumlah Kepala Daerah, Dinas Perhubungan, Asosiasi sektor transportasi, dan pihak-pihak terkait lainnya. (LFH/TH/AL/BI)