Indonesian English

SEMPURNAKAN ATURAN TAKSI ONLINE, KEMENHUB GELAR UJI PUBLIK REVISI PM 26 TAHUN 2017

Jumat, 06 Oktober 2017 11:11 Admin1
Cetak

IMG-20171009-WA0005

BATAM (5/10) - Kebijakan Kementerian Perhubungan dalam mengatur angkutan umum tidak dalam trayek bahwa taksi reguler harus tetap hidup, serta angkutan sewa khusus juga tetap berjalan. Demikian disampaikan Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana saat acara Uji Publik Revisi PM 26 Tahun 2017 di Batam, Kamis (5/10).

"Aspek pertimbangan kami dalam menyusun substansi revisi PM 26 Tahun 2017 antara lain aspek keselamatan, keamanan, kesetaraan, keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, kepentingan nasional, kebutuhan masyarakat, serta menjaga situasi dan kondisi dalam keadaan kondusif," kata Cucu.

Cucu mengatakan bahwa pihaknya berharap nantinya apabila setelah dikeluarkannya aturan baru tersebut akan ada titik keseimbangan diantara taksi reguler dengan angkutan sewa khusus dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Tujuannya hanya satu, semuanya untuk melayani transportasi yang selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) di beberapa daerah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari semua stakeholder yang terkait, pakar hukum, pengamat transportasi, DPP Organda, Perusahaan Aplikasi dan masyarakat untuk penyempurnaan PM 26 Tahun 2017.

Cucu mengatakan bahwa revisi PM 26 Tahun 2017 ada 9 substansi yang menjadi perhatian khusus. "Sembilan substansi tersebut yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, pengaturan peran aplikator," ucapnya.

Substansi pertama Argometer, besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Kedua Wilayah Operasi, beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan.

Ketiga Pengaturan Tarif penetapannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen, Kepala badan/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Keempat STNK, atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi. Kelima Kuota, penetapan kuota oleh Dirjen/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai kewenangannya.

Keenam Domisili TNKB, menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Ketujuh Persyaratan Izin, memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.

Kedelapan SRUT, salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku. Kesembilan Pengaturan Peran Aplikator, perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Aris menyampaikan dengan dilaksanakannya uji publik revisi PM 26 Tahun 2017 diharapkan dapat memperkaya dan lebih menyempurnakan materinya.

"Saya menghimbau agar Pemerintah Pusat dan Daerah mampu memerankan fungsi sebagai regulator untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat terutama terkait Angkutan Sewa Khusus dengan mengedepankan azas keadilan, akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme," ujar Umar.

"Saya mengingatkan kepada para operator angkutan terutama Perusahaan Aplikasi supaya memahami, mentaati dan melaksakan dengan penuh tanggungjawab ketentuan yang tercantum dalam revisi PM 26 Tahun 2017," ucap Umar.

Turut hadir dalam uji publik ini Kepala Biro Hukum Kemenhub RI Wahyu Adji sebagai moderator, Kasubdit Gakum Polda Kepri AKBP Tolopan Simanjuntak, Kasatlantas Polresta Barelang Putu Bayu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri, perwakilan dari DPP Organda, perwakilan dari Perusahaan Taksi di Kota Batam, serta perwakilan dari Perusahaan Aplikasi Gojek, Uber dan Grab. (KDN/PTR)