Indonesian English

KEMENHUB GANDENG PIHAK KETIGA TERKAIT PENGELOLAAN JEMBATAN TIMBANG

Rabu, 20 September 2017 17:00 Admin1
Cetak

timbang

 

SEMARANG (20/9) - Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan Sosialisasi Pilot Project Pengelolaan Jembatan Timbang di Semarang (20/9).

"Kementerian Perhubungan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan kajian dalam rangka mencari bagaimana wujud pengelolaan Jembatan Timbang yang ideal," kata Plt. Direktur Pembinaan Keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pandu Yunianto.

Pandu melanjutkan, "Bagaimana standar ideal Jembatan Timbang yang baik kedepannya, apakah lokasi Jembatan Timbang saat ini masih layak jika dikaitkan dengan perkembangan wilayah, kota, dan jalan? Hal ini perlu dikaji," katanya.

Terdapat 141 jembatan timbang, 26 yang dioperasikan, dan 9 diantaranya dijadikan pilot project." Ada 7 lokasi Jembatan Timbang yang dijadikan pilot project oleh pihak ketiga, yaitu Losarang, Wanareja, Widang, Widodaren, Seumadam, Sarolangun, Senawar Jaya. Kemudian 2 pilot project jembatan timbang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat yaitu Balonggandu dan Macoppa," jelas Pandu.

"Saya pribadi punya gagasan untuk memberi efek jera yaitu kendaraan yang melakukan pelanggaran muatan lebih tidak boleh melanjutkan perjalanan," kata Pandu. "Selama kendaraannya ditahan di area Jembatan Timbang, dia dikenakan charge (biaya), mungkin perjam atau gimana, ini kan kalau diakumulasi jumlahnya besar juga, saya pikir akan membuat jera," lanjutnya.

Terdapat 3 fungsi Jembatan Timbang, yaitu fungsi pengawasan, pencatatan dan penindakan. Fungsi pengawasan dan pencatatan akan dilakukan oleh pihak ke3. Sedangkan fungsi penindakan tetap dilakukan oleh petugas jembatan timbang dalam hal ini PPNS. Dengan pola ini, pengelolaan Jembatan Timbang tetap dikomandani oleh Kepala Jembatan Timbang, sedangkan pengoperasiannya dilakukan bersama sama dengan pihak ketiga.

Diharapkan dengan pilot project ini nantinya dapat dihasilkan rekomendasi untuk menyusun bagimana konsep SOP (Standar Operasi Prosedur) pengelolaan Jembatan Timbang yang ideal. "Kalau sudah dihasilkan SOP, nanti desain dari jembatan timbang ini akan seperti apa, luas area yang dibutuhkan berapa, jenis fasilitas yang dibutuhkan apa saja," kata Pandu. "Termasuk juga mengevaluasi lokasi Jembatan Timbang, apakah masih layak, masih sesuai. Kalau tidak sesuai apakah harus ditutup atau harus direlokasi," lanjut Pandu.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, BPTD wilayah X Jawa Tengah dan DIY, petugas UPPKB di Jawa Tengah, Ditlantas Polda Jawa Tengah dan pihak terkait lainnya.(CAS/PTR)