Indonesian English

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT MENCAPAI 93%

Selasa, 10 Januari 2017 14:34 Admin1
Cetak

dirjen 10012017

 

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun Anggaran 2016 mencapai 93,71%. "Di antara sub sektor moda darat, laut, udara dan perkeretaapian pencapaian ini merupakan yang terbaik," demikian sambutan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto, dalam acara Pengarahan Para Pengelola Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2017 di Jakarta (10/1).

Beberapa kegiatan Ditjen Perhubungan Darat yg telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Terminal Tipe A, Subsidi Keperintisan Angkutan Jalan dan Penyeberangan, Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan.

Pada Tahun Anggaran 2017, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapat alokasi 4,27 T yang terdiri dari pembangunan prasarana jalan dan ASDP, perlengkapan jalan dan subsidi operasional. "Pada tahun ini, tantangan yang dihadapi oleh Ditjen Perhubungan Darat akan semakin berat, oleh karenanya untuk Tahun Anggaran 2017 pengelolaan anggaran harus lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat," lanjutnya

Pada Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi Quickwin Ditjen Perhubungan Darat, antara lain: Penyelesaian Peralihan kewenangan Terminal dan Jembatan Timbang, Uji berkala oleh swasta, serta Pembangunan kapal untuk mendukung daerah wisata Toba.

"Tidak pernah bosan, saya sampaikan kepada teman-teman pengelola anggaran, bahwa uang yang digunakan adalah uang rakyat, ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai terjadi kebocoran dalam penggunaannya."

Senada dengan Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, yang juga menyampaikan bahwa penggunaan anggaran harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
"Jangan sampai ada pungli dan korupsi dalam pelaksanaannya," ujar Pudji.

Acara Pengarahan kepada para Pengelola Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini juga di hadiri oleh Wawan Wardiana, Plt Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Agus Prabowo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam paparannya, Agus menjelaskan tentang Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta melaksanakan tanya-jawab dengan peserta terkait dinamika yg terjadi dalam praktek pengadaan barang/jasa, sedangkan Wawan menjelaskan celah-celah korupsi yang perlu dihindari oleh para pengelola keuangan seperti Gratifikasi dan Suap.

Acara yang diselenggarakan di Jakarta ini menghadirkan KPK dan LKPP dengan tujuan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. "Kami mengedepankan tindakan preventif untuk mengeliminir kerugian negara sebelum nanti muncul hal-hal yang tidak diinginkan," pungkas Pudji. (PTR)
----